Selamat Datang di Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur

Monday, October 21 2019

KANWIL NTT GELAR RAPAT KOORDINASI PENGELOLAAN JDIH

(Kamis, 17 /10/19) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT menyelenggarakan Rapat Koordinasi JDIH untuk kedua kalinya pada Kamis, 17 Oktiber 2019. Dalam Rakor ini hadir pula Kepala Pusat  Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, Drs. Yasmon, M.L.S, untuk memberikan pengarahan secara langsung terhadap peserta Rakor yang hadir.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menyampaikan bahwa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan JDIH di Provinsi NTT antara lain masih kurangnya sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana. Namun di sisi lain beberapa Kabupaten telah mengalami perkembangan pnegelolaan website JDH, antara lain Kabupaten Sikka, Alor, Ngada dan TTS.

Dalam pengarahannya Yasmon mengungkapkan kehadiran perpustakaan/ JDIH hanya sebagai pelengkap dan dipinggirkan dalam pengelolaannya. Untuk itu, pengelolaan JDIH harus berpindah dari paradigma lama yang berbasis penggunaan kertas, menuju paradigma baru dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi bebrbasis online

Ia menekankan fungsi JDIH sebagai wadah pendayagunaan bersama, yang menunjukkan bahwa JDIH bukan hanya milik Kementerian Hukum dan HAM sebagai Pusat JDIH namun milik semua anggota JDIH. Yasmon mendorong instansi-instansi baik OPD Provinsi, Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, dan instansi lain yang masuk sebagai anggota JDIH untuk mendukung proses integrasi website JDIH. terkiat dengan kendala yang dihadapi dalam pembentukan website maka BPHN akan membantu dengan menyediakan aplikasi ILDIS yang merupakan aplikasi standar JDIH untuk mempermudah membangun website bagi anggota JDIH. Integrasi JDIH berbasis online akan memudahkan masyarakat untuk mengakses dokumen hukum dan merupakan bentuk dari implementasi pelayanan publik.

Pengelolaan JDIH merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sehingga tidak menjadi alasan untuk tidak dijalankan dengan baik. Pemerintah harus mampu menyediakan dokumen hukum secara mudah, cepat dan tepat kepada masyarakat. Hal ini juga sekaligus mendukung terwujudnya Reformasi Regulasi Jilid II yang pada tahun 2017 dicanangkan oleh Presiden Jokowi untuk membentuk database Peraturan Perundang-undangan yang terintegrasi.

“JDIH bukanlah beban,namun merupakan peluang. Mari kita bangun Database Hukum melalui integrasi JDIH.”- Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional.